Akhir tahun 2011, saat negara sedang dikecamukkan dengan berbagai kasus hukum, entah itu Korupsi, Nepotisme, pencurian atau bahkan kekacauan yang disebabkan bencana alam, ternyata aneka bencana tersebut masih saja kurang nikmat di mata Presiden Negara. Bagaimana mungkin seorang presiden malah menambah kerisauan masyarakatnya dengan mengeluarkan kebijakan barunya yakni me-resuffle beberapa menterinya, dengan alasan mereka tidak lagi begitu berkompeten di bidangnya.
Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi sebelum pelaksanaan resuffle kementerian saat ini, antara lain; resuffle ini dilaksanakan karena kurangnya kepekaan Presiden terhadap kinerja presiden itu sendiri. padahal tidak bisa dipungkiri bahwa hampir separuh waktu kepresidenan diluangkan untuk menindak lanjuti kinerja menterinya yang notabene bertempat di gedung kepresidenan. Artinya bahwa, Presiden kurang tegas di setiap mengeluarkan kebijakannya, sehingga para menterinya leluasa alias (sak pena’e dewe).
Fenomena pemerintahan semacam ini sangat memalukan, baik itu di mata masyarakat yang mengalami penderitaan langsung karena memiliki seorang pemimpin yang mereka harapkan ternyata tidak bisa mengembalikan hak-haknya, sehingga semakin menambah keterpurukan hidup mereka. Masih terbesit di benak pembaca kejadian beberapa hari yang lalu, pergusuran kawasan pasar yang rencananya akan dijadikan sebuah jalan raya, tidakkah pemerintah melihat berapa banyak orang yang menjadi korban kebiadabannya karena tidak memberi penghidupan setelah pergusuran tersebut. Seharusnya pemerintah bisa tanggap terhadap fenomena semacam ini.
Presiden selaku kepala negara yang mempunyai kewenangan memberi arahan kepada para menterinya, dan hal semacam ini seharusnya sudah direspon dan disadari sejak awal pemerintahannya. Jadi, bukan sekedar obral janji-janji yang hanya digembar-gemborkan pada setiap orasi-aksinya.
Khalifah Umar misalnya, ia merupakan contoh seorang kepala negara yang patut dijadikan contoh kepemimpinannya, dimana dalam sebuah kisahnya ketika menjabat, Umar pernah melakukan pantauan langsung terhadap masyarakatnya, baik dengan kostum kekuasaannya, atau bahkan ia menggunakan kostum rakyatnya (merakyat). Tidak terpikirkah dalam benak pemerintah tentang itu ?.
Menurut hemat saya, Resuffle sebenarnya hanya menjatuhkan wibawa seorang presiden. Selain mengganggu beberapa rencana kerja kementerian yang akan di-Resuffle, juga pastinya Resuffle ini tidak bisa menjamin bahwa menteri-menteri pengganti akan lebih baik sesuai dengan harapan presiden atau bahkan akan semakin memperburuk kinerja kepemerintahan. Dalam arti bahwa, Resuffle sangat menunjukan tidak kompetennya Presiden menduduki jabatannya.
Jadi, apapun hasil keputusan Presiden tanggal 20 Oktober nanti, Presiden beserta jajarannya masih mengemban banyak tugas, antara lain kestabilan administrasi BUMN belum begitu tertata dengan baik, juga di bidang industri kenegaraan juga masih sangat membutuhkan perhatian penuh pemerintah.
Bimbang
Resuffle-Kementerian akan dilaksanakan beberapa hari lagi, kemungkinan besar hanya tinggal menunggu waktu. Tetapi sebenarnya saat ini, sejatinya presiden belum memegang nama-nama menteri yang akan di-Resuffle pada beberapa waktu yang akan datang. Keadaan ini bisa dilihat dengan adanya rapat, rapat, dan rapat oleh presiden dengan beberapa pihak tertentu, untuk menentukan korban Resuffle, maupun Pengganti korbannya. ditambah lagi dengan data Resuffle yang tidak jelas, dan berdampak kepada kinerja sebagian menteri negara, apakah mereka di Resuffle atau tidak.
